
Mungkin terlaksananya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini merupakan respon atau sikap para tokoh Nasional yang sudah mulai gerah melihat kondisi bangsa dibawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi.
Dalam Deklarasi Koalisi Selamatkan Indonesia tersebut yang dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2020 hadir sejumlah tokoh seperti Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Menurut penuturan Din Syamsuddin koalisi ini adalah merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia yang di perkuat oleh berbagai tokoh Nasional. KAMI juga adalah sebuah gerakan moral yang menyangkut semua elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk selamatkan Indonesia.
Din Syamsuddin juga menjelaskan bahwa bukan hanya nama-nama diatas saja yang mendukung gerakan ini, masih banyak lagi tokoh-tokoh Nasional lainnya yang tidak sempat hadir pada hari Minggu tersebut. Diantaranya ada nama besar seperti Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarno Putri hingga Rizal Ramli. Tokoh-tokoh tersebut kemungkinan akan hadir di acara KAMI selanjutnya.
Begitu juga dengan ormas-ormas Islam yang juga sudah sepakat mendukung koalisi KAMI ini, bahkan koalisi KAMI ini didukung pula oleh ormas-ormas dari agama lain yang sudah menghubungi Din Syamsuddin sebelumnya dan ikut hadir pada acara tersebut.
Tokoh-tokoh ormas yang hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya Abdullah Hehamahua, M.S. Ka’ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Moh. Jumhur Hiayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah dan Sri Bintang Pamungkas.
Dalam kesempatan itu Said Didu menyoroti masalah-masalah yang terjadi di Indonesia pada saat ini, ia mengkritik kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Dia berharap BUMN mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa, bukan dipergunakan untuk kepentingan para elit dan penguasa negeri.
Pada kesempatan yang sama Refly Harun pun menuturkan pendapatnya bahwa pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah sudah gagal memenuhi hak konstitusional rakyat, yaitu melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa.
Karena jika pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul adalah partisipasi masyarakat, memang terkadang penguasa atau pemerintah itu tidak mampu menjalankan tugasnya. Oleh karena itu maka munculah alternatif lain salah satunya partisipasi warga masyarakat termasuk salah satu contohnya yaitu pergerakan atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Selain Menawarkan Paket Yang Besar Inilah Keuntungan Menggunakan Provider Live.On
22 Apr 2023 | 942
FDT
Xl Axiata adalah salah satu provider terbesar di Indonesia yang memiliki banyak pelanggan tidak hanya di daerah perkotaan saja akan tetapi juga di desa-desa. Hal ini dikarenakan ...
Mengapa Ada Pertentangan terhadap Kepresidenan Prabowo di Indonesia?
13 Feb 2024 | 1264 Writer
Berdasarkan Husnatul Mahmudah, dkk dalam buku Pengantar Kewarganegaraan (2023), hak warga negara adalah jaminan dasar yang melindungi kemerdekaan dan kesejahteraan individu. Hak warga ...
Menaikkan Subscriber YouTube dengan Jasa Comment
8 Maret 2025 | 343
FDT
Dalam dunia digital saat ini, YouTube telah menjadi platform yang tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai saluran pemasaran yang sangat efektif. Bagi para pembuat konten, memiliki ...
Pentingnya Jasa SEO dalam Meningkatkan Visibilitas Website Indikator Forex Akurat
5 Jun 2025 | 219
FDT
Di era digital saat ini, banyak bisnis yang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian di dunia maya. Salah satu solusi yang efektif adalah melalui jasa SEO yang membantu dalam promosi ...
10 Jun 2025 | 596
FDT
Di era digital saat ini, metode belajar telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam bidang kedokteran. Salah satu cara yang semakin populer adalah melalui Tryout Online ...
Lokasi Kampus IPDN di Sumatera: Tinjauan dari Segi Lokasi dan Akses
20 Apr 2025 | 335
FDT
Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) di Sumatera adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pembentukan calon pemimpin publik di Indonesia. Lokasi Kampus ...