
Mungkin terlaksananya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini merupakan respon atau sikap para tokoh Nasional yang sudah mulai gerah melihat kondisi bangsa dibawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi.
Dalam Deklarasi Koalisi Selamatkan Indonesia tersebut yang dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2020 hadir sejumlah tokoh seperti Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Menurut penuturan Din Syamsuddin koalisi ini adalah merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia yang di perkuat oleh berbagai tokoh Nasional. KAMI juga adalah sebuah gerakan moral yang menyangkut semua elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk selamatkan Indonesia.
Din Syamsuddin juga menjelaskan bahwa bukan hanya nama-nama diatas saja yang mendukung gerakan ini, masih banyak lagi tokoh-tokoh Nasional lainnya yang tidak sempat hadir pada hari Minggu tersebut. Diantaranya ada nama besar seperti Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarno Putri hingga Rizal Ramli. Tokoh-tokoh tersebut kemungkinan akan hadir di acara KAMI selanjutnya.
Begitu juga dengan ormas-ormas Islam yang juga sudah sepakat mendukung koalisi KAMI ini, bahkan koalisi KAMI ini didukung pula oleh ormas-ormas dari agama lain yang sudah menghubungi Din Syamsuddin sebelumnya dan ikut hadir pada acara tersebut.
Tokoh-tokoh ormas yang hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya Abdullah Hehamahua, M.S. Ka’ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Moh. Jumhur Hiayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah dan Sri Bintang Pamungkas.
Dalam kesempatan itu Said Didu menyoroti masalah-masalah yang terjadi di Indonesia pada saat ini, ia mengkritik kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Dia berharap BUMN mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa, bukan dipergunakan untuk kepentingan para elit dan penguasa negeri.
Pada kesempatan yang sama Refly Harun pun menuturkan pendapatnya bahwa pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah sudah gagal memenuhi hak konstitusional rakyat, yaitu melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa.
Karena jika pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul adalah partisipasi masyarakat, memang terkadang penguasa atau pemerintah itu tidak mampu menjalankan tugasnya. Oleh karena itu maka munculah alternatif lain salah satunya partisipasi warga masyarakat termasuk salah satu contohnya yaitu pergerakan atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Tips Lolos Seleksi STPN: Persiapan Matang untuk Tes Wawancara
15 Apr 2025 | 758
FDT
Seleksi untuk masuk ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPN) merupakan sebuah proses yang ketat dan kompetitif. Salah satu tahap penting yang harus dilewati oleh para calon ...
Syarat Masuk IPDN: Kewajiban Bersedia Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia
17 Apr 2025 | 740
FDT
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diakui dan menjadi pilihan bagi banyak calon pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Menjadi ...
14 Des 2025 | 165
FDT
Visi dan misi merupakan landasan filosofis yang mengarahkan pengembangan suatu program studi. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Masoem merumuskan visi dan misi yang ...
Meningkatkan Popularitas Sepatu Handmade Melalui Sosmed
4 Jun 2025 | 235
FDT
Dalam era digital saat ini, Sosmed usaha sepatu handmade menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan eksposur dan penjualan produk. Bagi para pengrajin sepatu handmade, ...
Cara Jitu Strategi Video Pemasaran Untuk Kampanye Bisnis
23 Jul 2024 | 653
FDT
Pemasaran melalui video telah menjadi salah satu strategi paling efektif dalam mempromosikan bisnis. Dengan munculnya berbagai platform media sosial dan popularitas konten video, penggunaan ...
Anies Baswedan: Jika Negara Mengatur Siapa Calon Presiden, Berarti Negara Melecehkan Rakyat
12 Mei 2023 | 1304
FDT
Anies Baswedan Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menegaskan, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah dalam menentukan calon presiden berikutnya. Jika ini terjadi, ...