RajaKomen
Pembagian Bansos Jokowi yang Disesuaikan Waktu Pemilu, Mengindikasikan Praktik Politik yang Menjurus Kepada Nepotisme.

Pembagian Bansos Jokowi yang Disesuaikan Waktu Pemilu, Mengindikasikan Praktik Politik yang Menjurus Kepada Nepotisme.

31 Jan 2024
655x
Ditulis oleh : FDT

Pada Jumat (25/1/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa program bantuan sosial (bansos) akan dibagikan antara bulan Januari-Juni 2024. Ini sama saja dengan waktu pencoblosan pilpres (pemilihan presiden) pada bulan 14 Februari dan 26 Juni 2024. Jokowi menargetkan 18,8 juta orang sebagai penerima bansos dengan anggaran mencapai Rp 11,25 triliun. Keputusan ini menuai kontroversi di tengah publik, yang mengaitkannya dengan kepentingan politik Jokowi.

Pembagian bansos dengan disesuaikan waktu pencoblosan pilpres menimbulkan keraguan akan netralitas program tersebut. Banyak pihak yang menyatakan keraguan terhadap alasan pelaksanaan program bansos tersebut. 

Dalam konteks ini, para kritikus menuding bahwa Jokowi memanfaatkan moment pencoblosan pilpres untuk meraup dukungan politik. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisinya dan partainya dalam perebutan kekuasaan. Dengan memanfaatkan program bansos, Jokowi dianggap berusaha mempengaruhi opini publik dan meningkatkan popularitasnya di tengah masyarakat. Rakyat dan mahasiswa mulai muak dengan strategi licik Jokowi dalam mempertahankan kekuasaan.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga tidak mempunyai kewenangan apapun, seperti impoten jika berhadapan dengan kecurangan dari paslon 02. Bawaslu sebenarnya bisa dan mampu menegur presiden jika melakukan kecurangan dalam kampanye, apalagi menggunakan uang rakyat.

Selain itu, program bansos yang disesuaikan dengan waktu pencoblosan pilpres juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya kecenderungan politisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini dapat mengundang spekulasi bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat penerima bansos. Dikhawatirkan bahwa penyaluran bansos yang terkesan dipolitisasi ini dapat mengganggu prinsip netralitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pilpres.

Terkait hal ini, publik juga mulai memperhatikan dinamika politik dalam pemerintahan terkait rencana kelanjutan kekuasaan Jokowi. Banyak rakyat yang menerima bansos tetapi dalam pilihan pilpresnya tidak ingin kekuasaan Jokowi berlanjut.

Dunia internasional sudah mengamati sejak adanya perumahan di MK (Mahakamah Konstitusi), yang meloloskan anaknya presiden untuk ikut konstentasi pilpres. Jurnalis luar negeri memberi julukan "Baby Nepo", yang artinya anak nepotisme. Hal ini membuat Indonesia jelek dimata luar negeri.

Langkah tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi untuk mengamankan kekuasaan dan memastikan kelangsungan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan selama kepemimpinannya. 

Dalam konteks ini, banyak pihak menunjukkan kekhawatiran akan penunjukan Gibran sebagai calon Wakil Presiden di samping Prabowo Subianto, sebagai contoh nyata dari praktik politik yang menjurus kepada nepotisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan kesetiaan Jokowi terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta kredibilitasnya sebagai pemimpin tanpa adanya praktik nepotisme.

Terlepas dari kontroversi dan spekulasi yang berkembang di sekitar langkah-langkah Jokowi terkait dengan pembagian bansos dan rencana penempatan Gibran sebagai cawapres Prabowo, penting bagi publik untuk tetap mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Membangun kesadaran politik dan menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan harus tetap menjadi fokus utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Sebagai warga negara, partisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah dan proses politik sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik semata.

Berita Terkait
Baca Juga:
https://masoemuniversity.ac.id

Ma'soem University Bandung Bantu Kamu Meraih Karier Impian

     

26 Sep 2024 | 259 FDT


Memilih universitas yang tepat adalah langkah awal untuk mencapai karier yang sukses. Di Ma'soem University, kamu akan dibekali dengan pendidikan berkualitas yang siap membawamu lebih ...

PNS

Kesempatan Emas! Ada Beasiswa CPNS untuk Peserta Difabel!

Pendidikan      

16 Apr 2025 | 61 FDT


Dalam rangka meningkatkan inklusivitas di dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada peserta difabel. Melalui ...

Produk Makanan Ringan yang Punya Cerita: Dari Dapur Rumah ke Rak Minimarket

Produk Makanan Ringan yang Punya Cerita: Dari Dapur Rumah ke Rak Minimarket

Kuliner      

25 Apr 2025 | 39 FDT


Di era modern ini, kebutuhan akan produk makanan ringan semakin meningkat. Dari snack yang sehat hingga camilan manis, produk makanan ringan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya ...

Pengertian ASN dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Nasional

Pengertian ASN dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Nasional

Pendidikan      

13 Maret 2025 | 88 FDT


Pengertian ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintahan, bertujuan untuk melayani masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ...

Evaluasi Efektivitas Publikasi Media Sosial Instansi Pemerintah di Era Digital

Evaluasi Efektivitas Publikasi Media Sosial Instansi Pemerintah di Era Digital

Tips      

10 Apr 2025 | 95 FDT


Di era digital saat ini, publikasi media sosial instansi pemerintah menjadi salah satu alat komunikasi yang krusial. Dengan semakin berkembangnya penggunaan sosial media, sosmed pemerintah ...

Analogi Figural: Teknik Mengenali Pola Perubahan Bentuk dan Warna

Analogi Figural: Teknik Mengenali Pola Perubahan Bentuk dan Warna

Pendidikan      

22 Maret 2025 | 81 FDT


Analogi figural adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengenali pola perubahan bentuk dan warna dalam konteks visual. Metode ini sering kali digunakan dalam berbagai jenis tes, termasuk ...